Rizal Mallarangeng

“Soeharto dan sejumlah besar elite di dalam pemerintah tidak mau menderegulasi bebeapa sektor penting, yaitu sektor-sektor yang berhubungan dengan BUMN, karena Soeharto dan kaum elite lainnya sangat diuntungkan dengan berbagai praktik yang ada.”

“Cara yang lebih baik untuk menjelaskan dinamika kebijakan selama periode awal 1990-an adalah dengan memperhatikan interaksi tiga faktor penting, yaitu gagasan, kepentingan, dan politik.”

“...proteksionisme bukan merupakan mekanisme yang tepat untuk mencapai keadilan dan pemerataan, sebab proteksionisme akan selalu menghasilkan ketidakadilan dalam bentuk baru.”

“Itulah sebabnya mengapa di kalangan elite Indonesia pasca-Revolusi, yang lingkarannya sebenarnya sangat kecil, selalu ada kecenderungan untuk terus menerus mengandalkan intervensi negara. Mereka senantiasa memandang dengan penuh curiga pada proses perdagangan dan bekerjanya ekonomi pasar. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa sejarah intelektual Indonesia sampai pada awal 1960-an sangat diwarnai oleh perkawinan antara nasionalisme dan sosialisme, dalam berbagai bentuknya.”

“Indonesia adalah sebuah republik yang didirikan oleh para pejuang kemerdekaan, cendekiawan, wartawan, dan aktivis politik yang sangat yakin bahwa kapitalisme adalah faktor utama di balik penindasan dan kekuasaan sistem kolonial. Mereka umumnya sangat nasionalis. Tokoh-tokoh yang paling menonjol di kalangan pejuang muda kemerdekaan ini, seperti Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka, sangat dipengaruhi oleh berbagai gagasan kiri di Eropa pada tahun 1920-an dan 1930-an. Bahkan tokoh-tokoh yang paling terdidik secara profesional dalam ilmu ekonomi di antara mereka, sepert Mohammad Hatta atau Prof Sumitro Djojohadikusumo, pendiri fakultas Ekonomi UI, atau tokoh yang memiliki pengalaman praktis dalam dunia administrasi ekonomi, seperti Sjafruddin Prawiranegara, tidak terbebas dari pengaruh demikian.”

“Menurut Higgins, dengan menolak kapitalisme para pemimpin republik yang muda itu hendak mengubah perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional yang berdasarkan pada prinsip koperasi. "Semua pihak memberi kata-kata manis bagi tujuan nasional untuk 'mengatur sistem perekonomian berdasarkan koperasi.'" Tetapi, kata Higgins lebih lanjut, "Tujuan tersebut kurang memiliki definisi yang jelas." Kendati masih abstrak dan secara konseptual tak jelas juntrungannya banyak pemimpin Republik yakin bahwa masyarakat koperasi, the co-operative society, merupakan "jalan tengah antara komunisme dan kapitalisme-monopoli yang tak terkendali.”